Semakin makmur dan demokratis sebuah bangsa semakin rendah warganya mempercayai institusi publik. Kenapa paradoxnya selalu demikian?
Edelman Trust Barometer 2026 survei tahunan yang melibatkan hampir 34.000 responden di 28 negara menunjukkan pola ini dengan gamblang. Negara-negara maju seperti Jepang, Prancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat justru menempati posisi terbawah dalam indeks kepercayaan terhadap institusi sementara negara berkembang seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, India, dan Indonesia berada di puncak.
Indonesia sendiri mencatat skor Indeks Kepercayaan 73 dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah mencapai 68 persen jauh di atas rata-rata banyak negara industri maju. Angka ini terdengar seperti kabar baik. Tetapi di balik angka agregat itu ada retakan yang lebih halus yang justru menjadi titik krusial dimana persoalan yang relevan bagi siapa pun yang mempelajari atau menjalankan administrasi negara.
Laporan yang sama mencatat bahwa jurang kepercayaan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah telah melebar tajam sejak 2012, dan di kawasan Asia Pasifik jurang ini bahkan berlipat dua dalam periode yang sama. Di Indonesia, sekitar 66 persen responden mengaku enggan atau ragu mempercayai orang yang berbeda nilai, latar belakang, atau sumber informasi dari mereka sebuah gejala yang oleh Edelman disebut sebagai insular trust mindset, kepercayaan yang menyusut ke lingkaran yang makin sempit dan makin mirip diri sendiri.
Dengan kata lain masyarakat mungkin masih percaya pada pemerintah secara umum tetapi kepercayaan itu semakin bersyarat, semakin terbelah berdasarkan kelas dan semakin rapuh begitu berhadapan dengan perbedaan. Tekanan filosofis nya menegang melihat konteks kepercayaan publik itu sendiri , apa sebenarnya dan mengapa ia begitu penting sampai layak diukur setiap tahun oleh lembaga sebesar Edelman?
Francis Fukuyama dalam bukunya Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995), mengajukan gagasan yang sampai sekarang masih relevan, kemakmuran sebuah bangsa tidak semata ditentukan oleh sumber daya alam atau modal finansial melainkan oleh apa yang ia sebut social capital, kapasitas warga untuk saling percaya di luar lingkaran keluarga dan kerabat dekat.
Fukuyama membedakan masyarakat dengan "radius kepercayaan" yang sempit di mana orang hanya mempercayai keluarga atau kelompok etnis/agamanya sendiri dari masyarakat dengan radius kepercayaan yang luas, tempat orang asing pun bisa dipercaya untuk bertransaksi, bekerja sama atau mematuhi aturan bersama tanpa pengawasan ketat.
Semakin sempit radius kepercayaan suatu masyarakat, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kepercayaan itu, kontrak yang lebih tebal, pengawasan yang lebih ketat, birokrasi yang lebih berlapis, hukum yang lebih rinci.
Ini yang membuat temuan Edelman soal insular trust mindset di Indonesia patut dibaca lebih dalam. Skor kepercayaan pada pemerintah boleh tinggi secara nasional, tetapi jika kepercayaan itu kian tersegmentasi berdasarkan kelas dan kelompok, maka radius kepercayaan yang dibicarakan Fukuyama sedang membungkuk dan biaya tak kasat mata dari administrasi negara sedang diam-diam membengkak, makin banyak energi birokrasi dihabiskan untuk memverifikasi, mengawasi, dan menegakkan, bukan untuk melayani.
Administrasi Negara Bukan Sekadar Pelayanan Teknis
Dari sudut pandang ilmu administrasi negara, temuan ini menuntun pada pergeseran cara pandang. Selama ini institusi negara, dinas, kementerian, layanan publik kerap dilihat sebagai mesin penyedia layanan, mengurus KTP, menyalurkan bantuan sosial, menerbitkan izin. Efektivitasnya diukur dari kecepatan, akurasi dan cakupan layanan itu sendiri.
Tetapi Fukuyama menawarkan kerangka lain, institusi negara juga adalah penjaga modal sosial. Setiap kali birokrasi menegakkan aturan secara adil dan konsisten, setiap kali pejabat publik menepati janji layanan tanpa pandang bulu, ia sedang menabung kepercayaan, modal yang tidak muncul di APBN tetapi menentukan apakah warga mau membayar pajak secara sukarela, mematuhi kebijakan tanpa paksaan atau bekerja sama lintas kelompok saat krisis datang.
Sebaliknya, setiap kali layanan publik diskriminatif, lambat pada satu kelompok tetapi cepat pada kelompok lain, atau ketika korupsi kecil dibiarkan menjadi kebiasaan, institusi negara sedang menggerus modal sosial itu, pelan-pelan, dengan cara yang jarang terlihat dalam laporan kinerja tahunan.
Data Edelman soal melebarnya jurang kepercayaan antarkelas memberi sinyal konkret administrasi negara yang baik bukan hanya soal efisiensi teknis melainkan soal siapa yang merasa dilayani dan siapa yang merasa diabaikan. Ketika kelompok berpenghasilan rendah mulai kehilangan kepercayaan lebih cepat daripada kelompok berpenghasilan tinggi, itu bukan sekadar angka survei melainkan tanda bahwa institusi mulai dirasakan bekerja untuk sebagian warga, bukan untuk semua warga.
Bagi mahasiswa dan praktisi administrasi negara, pelajaran dari data ini sederhana tapi mendasar setiap kebijakan dan setiap layanan publik yang dirancang bukan hanya menghasilkan output administratif yang juga secara diam-diam menambah atau mengurangi tabungan kepercayaan sebuah bangsa. Seperti kata Fukuyama adalah salah satu modal termahal yang dimiliki sebuah negara justru karena ia tidak bisa dibeli, hanya bisa dipupuk pelan-pelan lewat konsistensi, atau dihabiskan cepat lewat pengkhianatan kecil yang berulang.
Penulis
Rifqah Ramdhana Jufri / Dosen Prodi Administrasi Negara
Sumber data:
Edelman Trust Barometer (Edelman Trust Institute, wawancara Oktober–November 2025, 33.938 responden di 28 negara).
Kerangka konseptual Francis Fukuyama, Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995).